Atasi Peredaran Obat Palsu, BPOM Mesti Sidak Reguler

03-10-2016 / KOMISI IX

Peredaran vaksin dan obat palsu yang terjadi begitu masif, menuntut Badan POM untuk melakukan sidak secara regular ke sejumlah toko obat dan apotek. Koordinasi antar-instansi perlu dilakukan untuk menghentikan jalur peredaran vaksin dan obat palsu.

 

Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ermalena saat memimpin Tim Kunjungan Komisi IX DPR melakukan kunjungan kerja spesifik, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Jumat (30/9/2016)

 

“Komisi IX ingin hukumannya itu membawa efek jera, karena ini menyangkut nyawa manusia. Kita meminta hukuman seberat-beratnya untuk pengedar dan produsen. Kita juga minta Badan POM melakukan sidak secara reguler ke pasar-pasar seperti Pasar Pramuka, Pasar Glodok, dan Pasar Roxy.”terangnya.

 

Lebih lanjut menurut Ermalena, pemerintah pun harus memberi perhatian lebih atas kerja Badan POM hingga ke tingkat kabupaten/kota, “Karena di sinilah peredaran obat palsu dan konsentrasi penduduk terpusat. Harus ada juklak sebagai petunjuk arah kerja, agar Badan POM betul-betul maksimal mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi terhadap peredaran obat dan makanan di masyarakat,”tambahnya.

 

Pemberdayaan masyarakat, sambung politisi PPP ini, perlu pula dilakukan, terutama kepada para orangtua untuk ikut mengawasi jajanan anak-anaknya di sekolah. Tidak mungkin Badan POM menjangkau pengawasannya hingga ke jajanan anak-anak. Memang lanjut Ermalena, ada tiga masalah krusial yang saat ini dihadapi Badan POM dan itu harus segera diatasi. Ketiga masalah itu adalah anggaran, pemberdayaan SDM, dan regulasi.

 

Ditambahkan Ermalena, yang tidak kalah pentingnya adalah peran para apoteker yang berada di garda depan untuk menyeleksi obat-obatan yang beredar. “Apoteker harus bisa mengidentifikasi obat-obatan. Apabila dia merasa curiga, maka dia bisa meneruskan ke Badan POM. Apabila Badan POM meyakini itu palsu dan tidak memenuhi syarat, bisa diteruskan lagi ke langkah hukum. Jadi, koordinasi antarpihak jadi kepentingan bersama,” ucap Ermalena.

 

Turut serta dalam rombongan, Ketut Sustiawan  (F-PDIP), Imam Suroso (F-PDIP), Putih Sari (F-Gerindra), Suir Syam (F-Gerindra), Ayub Khan (F-Demokrat), Siti Mufattahah (F-Demokrat), Hang Ali Saputra Syah Pahan  (F-PAN), Siti Masrifah (F-PKB), Adang Sudrajat (F-PKS), Irgan Chairul Mahfiz (F-PPP), Okky Asokawati  (F-PPP), Irma Suryani Chaniago (F-Nasdem), Amelia Anggraini(F-Nasdem), Frans Agung Mula Putra natamenggala (F-Hanura). (rief) foto:arief/mr.

BERITA TERKAIT
Program MBG Jangkau 20 Juta Penerima, Pemerintah Harus Serius Jawab Berbagai Keluhan
18-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR 2025...
Nurhadi Ungkap Banyak Dapur Fiktif di Program MBG, BGN Diminta 'Bersih-Bersih’
14-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menemukan adanya 'dapur fiktif' dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG),...
Kunjungi RSUP, Komisi IX Dorong Pemerataan Layanan Kesehatan di NTT
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Kupang - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyampaikan apresiasi atas pengelolaan RSUP dr. Ben Mboi Kupang...
Komisi IX Tegaskan Pentingnya Penyimpanan Memadai di Dapur MBG
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Gorontalo - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menilai bahwa tidak semua dapur Makan Bergizi Gratis (MBG)...